Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

a. Peraturan Terkait

1. Undang-Undang K3 :
   
   
   
   1. Undang-Undang Uap Tahun 1930 (Stoom Ordonnantie).
   
   
   2. Undang-Undang No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
   
   
   3. Undang-Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 203 tentang Ketenagakerjaan.
   
   
   
   


2. Peraturan Pemerintah terkait K3 :
   
   
   
   1. Peraturan Uap Tahun 1930 (Stoom Verordening).
   
   
   2. Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan dan Peredaran Pestisida.
   
   
   3. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan.
   
   
   4. Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 1979 tentang keselamatan Kerja Pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi.
   
   
   
   


3. Peraturan Menteri terkait K3 :
   
   
   
   1. Permenakertranskop RI No 1 Tahun 1976 tentang Kewajiban Latihan Hiperkes Bagi Dokter Perusahaan.
   
   
   2. Permenakertrans RI No 1 Tahun 1978 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Pengangkutan dan Penebangan Kayu.
   
   
   3. Permenakertrans RI No 3 Tahun 1978 tentang Penunjukan dan Wewenang Serta Kewajiban Pegawai Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Ahli Keselamatan Kerja.
   
   
   4. Permenakertrans RI No 1 Tahun 19879 tentang Kewajiban Latihan Hygienen Perusahaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja bagi Tenaga Paramedis Perusahaan.
   
   
   5. Permenakertrans RI No 1 Tahun 1980 tentang Keselamatan Kerja pada Konstruksi Bangunan.
   
   
   6. Permenakertrans RI No 2 Tahun 1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja.
   
   
   7. Permenakertrans RI No 4 Tahun 1980 tentang Syarat-syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan.
   
   
   8. Permenakertrans RI No 1 Tahun 1981 tentang Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja.
   
   
   9. Permenakertrans RI No 1 Tahun 1982 tentang Bejana Tekan.
   
   
   10. Permenakertrans RI No 2 Tahun 1982 tentang Kualifikasi Juru Las.
   
   
   11. Permenakertrans RI No 3 Tahun 1982 tentang Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja.
   
   
   12. Permenaker RI No 2 Tahun 1983 tentang Instalasi Alarm Kebakaran Otomatis.
   
   
   13. Permenaker RI No 3 Tahun 1985 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pemakaian Asbes.
   
   
   14. Permenaker RI No 4 Tahun 1985 tentang Pesawat Tenaga dan Produksi.
   
   
   15. Permenaker RI No 5 Tahun 1985 tentang Pesawat Angkat dan Angkut.
   
   
   16. Permenaker RI No 4 Tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja Serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja.
   
   
   17. Permenaker RI No 1 Tahun 1988 tentang Kualifikasi dan Syarat-syarat Operator Pesawat Uap.
   
   
   18. Permenaker RI No 1 Tahun 1989 tentang Kualifikasi dan Syarat-syarat Operator Keran Angkat.
   
   
   19. Permenaker RI No 2 Tahun 1989 tentang Pengawasan Instalasi-instalasi Penyalur Petir.
   
   
   20. Permenaker RI No 2 Tahun 1992 tentang Tata Cara Penunjukan, Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
   
   
   21. Permenaker RI No 4 Tahun 1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
   
   
   22. Permenaker RI No 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
   
   
   23. Permenaker RI No 1 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Tenaga Kerja dengan Manfaat Lebih Dari Paket Jaminan Pemeliharaan Dasar Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
   
   
   24. Permenaker RI No 3 Tahun 1998 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan.
   
   
   25. Permenaker RI No 4 Tahun 1998 tentang Pengangkatan, Pemberhentian dan tata Kerja Dokter Penasehat.
   
   
   26. Permenaker RI No 3 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lift untuk Pengangkutan Orang dan Barang.
   
   
   
   


4. Keputusan Menteri terkait K3 :
   
   
   
   1. Kepmenaker RI No 155 Tahun 1984 tentang Penyempurnaan keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep 125/MEN/82 Tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional, Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Wilayah dan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
   
   
   2. Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum RI No 174 Tahun 1986 No 104/KPTS/1986 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Tempat Kegiatan Konstruksi.
   
   
   3. Kepmenaker RI No 1135 Tahun 1987 tentang Bendera keselamatan dan Kesehatan Kerja.
   
   
   4. Kepmenaker RI No 333 Tahun 1989 tentang Diagnosis dan Pelaporan Penyakit Akibat Kerja.
   
   
   5. Kepmenaker RI No 245 Tahun 1990 tentang Hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional.
   
   
   6. Kepmenaker RI No 51 Tahun 1999 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika di Tempat Kerja.
   
   
   7. Kepmenaker RI No 186 Tahun 1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja.
   
   
   8. Kepmenaker RI No 197 Thun 1999 tentang Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya.
   
   
   9. Kepmenakertrans RI No 75 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) No SNI-04-0225-2000 Mengenai Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2000 (PUIL 2000) di Tempat Kerja.
   
   
   10. Kepmenakertrans RI No 235 Tahun 2003 tentang Jenis-jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak.
   
   
   11. Kepmenakertrnas RI No 68 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja.
   
   
   
   


5. Instruksi Menteri terkait K3 :
   
   
   
   1. Instruksi Menteri Tenaga Kerja No 11 Tahun 1997 tentang Pengawasan Khusus K3 Penanggulangan Kebakaran.
   
   
   
   


6. Surat Edaran dan Keputusan Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan terkait K3 :
   
   
   
   1. Surat keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja RI No 84 Tahun 1998 tentang Cara Pengisian Formulir Laporan dan Analisis Statistik Kecelakaan.
   
   
   2. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan No 407 Tahun 1999 tentang Persyaratan, Penunjukan, Hak dan Kewajiban Teknisi Lift.
   
   
   3. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan No 311 Tahun 2002 tentang Sertifikasi Kompetensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Teknisi Listrik.
   
   
   
   


7. Tujuan K3 :Penerapan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) memiliki bebrapa tujuan dalam pelaksanaannya berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Di dalamnya terdapat 3 (tiga) tujuan utama dalam Penerapan K3 berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yaitu antara lain :
   
   
   
   1. Melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja.
   
   
   2. Menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien.
   
   
   3. Meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas Nasional.
   
   
   
   

Dari penjabaran tujuan penerapan K3 di tempat kerja berdasarkan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja di atas terdapat harmoni mengenai penerapan K3 di tempat kerja antara Pengusaha, Tenaga Kerja dan Pemerintah/Negara. Sehingga di masa yang akan datang, baik dalam waktu dekat ataupun nanti, penerapan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di Indonesia dapat dilaksanakan secara nasional menyeluruh dari Sabang sampai Meraoke. Seluruh masyarakat Indonesia sadar dan paham betul mengenai pentingnya K3 sehingga dapat melaksanakannya dalam kegiatan sehari-hari baik di tempat kerja maupun di lingkungan tempat tinggal. Aamiin.

1. Syarat-syarat K3

Syarat-syarat Penerapan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di tempat kerja tertuang dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja pasal 3. Di dalamnya terdapat 18 (delapan belas) syarat-syarat dasar keselamatan kerja di tempat kerja di antaranya sebagai berikut :

1. Mencegah & mengurangi kecelakaan kerja.


2. Mencegah, mengurangi & memadamkan kebakaran.


3. Mencegah & mengurangi bahaya peledakan.


4. Memberi jalur evakuasi keadaan darurat.


5. Memberi P3K Kecelakaan Kerja.


6. Memberi APD (Alat Pelindung Diri) pada tenaga kerja.


7. Mencegah & mengendalikan timbulnya penyebaran suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, radiasi, kebisingan & getaran.


8. Mencegah dan mengendalikan Penyakit Akibat Kerja (PAK) dan keracunan.


9. Penerangan yang cukup dan sesuai.


10. Suhu dan kelembaban udara yang baik.


11. Menyediakan ventilasi yang cukup.


12. Memelihara kebersihan, kesehatan & ketertiban.


13. Keserasian tenaga kerja, peralatan, lingkungan, cara & proses kerja.


14. Mengamankan & memperlancar pengangkutan manusia, binatang, tanaman & barang.


15. Mengamankan & memelihara segala jenis bangunan.


16. Mengamankan & memperlancar bongkar muat, perlakuan & penyimpanan barang


17. Mencegah tekena aliran listrik berbahaya.


18. Menyesuaikan & menyempurnakan keselamatan pekerjaan yang resikonya bertambah tinggi.

1. Tindakan Pencegahan

Upaya pencegahan kecelakaan kerja diperlukan untuk menghindari kerugian-kerugian juga untuk meningkatkan kinerja keselamatan kerja di tempat kerja. Berdasarkan teori domino effect penyebab kecelakaan kerja H.W. Heinrich, maka terdapat berbagai upaya untuk mencegah kecelakaan kerja di tempat kerja, antara lain :

1. Upaya Pencegahan Kecelakaan Kerja melalui Pengendalian Bahaya Di Tempat Kerja :

• Pemantauan dan Pengendalian Kondisi Tidak Aman di tempat kerja.


• Pemantauan dan Pengendalian Tindakan Tidak Aman di tempat kerja.

2. Upaya Pencegahan Kecelakaan Kerja melalui Pembinaan dan Pengawasan :

• Pelatihan dan Pendidikan K3 terhadap tenaga kerja.


• Konseling dan Konsultasi mengenai penerapan K3 bersama tenaga kerja.


• Pengembangan Sumber Daya ataupun Teknologi yang berkaitan dengan peningkatan penerpan K3 di tempat kerja.

3. Upaya Pencegahan Kecelakaan Kerja melalui Sistem Manajemen :

• Prosedur dan Aturan K3 di tempat kerja.


• Penyediaan Sarana dan Prasarana K3 dan pendukungnya di tempat kerja.


• Penghargaan dan Sanksi terhadap penerapan K3 di tempat kerja oleh tenaga kerja.

1. P3K

PRINSIP-PRINSIP POKOK P3K

1. Pelaksanaan P3K, berupa: 1. Tindakan yang harus dilakukan segera dan selalu diarahkan untuk penyelamatan hidup, dan 2. Tindakan yang dapat dilakukan kemudian untuk pencegahan cacat dan menghindari kondisi korban memburuk


2. Tindakan yang Tak Boleh (Dilarang) dilakukan: 1. Tindakanyang akan membahayakan hidup 2. Tindakan yang memperburuk korban, atau 3. Tindakan yang dapat menimbulkan cacat di kemudian hari


3. Rencana Pertolongan harus mempertimbangkan bagaimana 1. Mempertahankan hidup korban, (periksa keadaan umum) 2. Mengurangi penderitaan (perlu diteliti keadaan lokal) 3. Mencegah pengotoran luka dan penderitaan lebih lanjut 4. Secepat mungkin mengirim korban kepetugas kesehatan setempat.


4. Urutan tindakan P3K pada umumnya: 1. Cari keterangan penyebab kecelakaan 2. Amankan korban dari tempat berbahaya. 3. Perhatikan keadaan umum korban. 4. Lakukan tindakan untuk mengatasi: a. Gangguan pernafasan, b. Gangguan Perdarahan c. Gangguan kesadaran e. Segera lakukan pertolongan yang lebih sempurna, dengan sarana yang tersedia f.  Apabila korban sadar, langsung beritahukan dan tenangkan korban

Lokasi:

Berbagi :